Paska kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh pemerintah pusat. Kendati DPRD Kab. Kuningan telah berupaya keras untuk menolaknya sesuai harapan masyakat. Kenaikan harga BBM, memang seperti buah simalaka. Jika tidak dimakan ibu mati, dimakan juga bapak mati. Konsekuensi dinaikannya harga BBM akan berdampak memicu harga-harga bahan pokok yang menyengsarakan masyarakat miskin. Sebaliknya, bila memilih tidak menaikkan harga BBM, dipastikan akibat melonjaknya harga BBM di pasar internasional.
Ujung-ujungnya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran bisa mencapai angka ratusan triliun. Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi di bawah 30 persen. Pada saat yang sama, dana dari penghematan subsidi rencananya akan disalurkan lewat bantuan langsung tunai kepada orang miskin. Seperti diungkapkan wakil presiden Jusuf Kalla.
”Akan jauh lebih banyak orang miskin jika negara tak mampu menanggung beban subsidi karena defisit anggaran bisa mencapai 4 atau 5 persen. Selain itu, semakin besar subsidi BBM, semakin besar ketidakadilan dibiarkan terus dilakukan. Berdasarkan hitungannya, 80 persen subsidi dinikmati orang mampu yang memakai premium dan solar untuk kendaraan pribadinya.”
Cukup masuk di akal, meski sebenarnya telah banyak waktu terbuang tanpa ada upaya serius pemerintah untuk keluar dari jebakan buah simalakama. Suara kontra menilai kenaikan harga BBM hanya merupakan jalan pintas pemerintah untuk melepaskan diri dari beban keuangan negara. Kebijakan tersebut dipastikan menuai dampak buruk yang melemahkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memukul sektor usaha.
Setiap kejadian yang menyulitkan, tentunya ada hikmah dibalik itu semua. Harapannya kenaikan harga BBM ini menjadikan momentum bagi masyarakat untuk lebih kreatif dalam upaya menciptakan energi alternatif. Namun demikian, tidak menjadikan alasan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan seenaknya. Seperti menebang pohon serampangan untuk dijadikan kayu bakar.
Selain itu, rencana pemerintah memberikan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT), diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin secara optimal. Bukan pula diartikan sebagai proses pembelajaran yang membodohi. Tapi memberikan rangsangan untuk lebih menatap ke masa depan yang lebih baik. Tanpa ada motivasi untuk berubah tentunya kemiskinan akan terus merajalela.
Dampaknya, bangsa Indonesia akan terus terpuruk dalam lilitan ekonomi. DPRD Kab. Kuningan pun akan berusaha sekuat tenaga untuk memonitor proses BLT, supaya tidak melahirkan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Hasil monitoring itu, akan disampaikan ke pemerintah dan DPR RI supaya ada perbaikan.***
