Kondisi ekonomi dunia yang terus gonjang-ganjing berdampak terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia belum juga “menarik nafas” sudah diancam keterpurukan ke lembah kemiskinan lebih dalam. Memang diakui pelbagai pihak, dewasa ini ketergantungan ekonomi antar negara semakin kuat. Namun, pondasinya tidak sekokoh negara-negara maju. Sehingga kerap ada guncangan, ekonomi Indonesia turut terguncang.
Paska porak porandanya perekonomian Tahun 1998, semua mata mulai terbuka bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap maju pesat (saat itu disebutnya rencana pembangunan lima tahun tahap tinggal landas) betul-betul kandas di tengah jalan. Selama tiga puluh dua tahun, ekonomi Indonesia disebutnya ekonomi semu (tidak mengarah ke liberal atau sosialis). Soemitro yang menjadi embah ekonomi Indonesia telah menganjurkan, “Pertumbuhan ekonomi akan cepat di dukung dana negara yang kuat. Guna meningkatkan anggaran ada dua hal yaitu meminjam dari negara donor dan investasi,”
Petuah yang sakral itu diterapkan sepenuhnya oleh Soeharto. Meningkatkan pinjaman dari negara donor untuk meningkatkan pembangunan serta membuka lebar-lebar kran investasi. Namun dalam prakteknya, terjadi disorientasi. Sistim ekonomi Pancasila dikebiri dengan ekonomi liberal dan sosialis semu. Penggerakan sektor-sektor ekonomi tidak berbasiskan kerakyatan. Atau setidak-tidaknya memberikan ruang untuk masyarakat melakukan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Masyarakat hanya dijadikan penonton, bukan pelaku ekonomi.
Dampaknya sekarang, perekonomian Indonesia hanya mengandalkan impor. Mulai dari kebutuhan bayi, sampai barang mewah. Betapa kecutnya, ketika kita tidak menemukan barang original buatan dalam negeri. Mungkin hanya batik dan jamu, itu pun kini sudah diklaim Malaysia. Sebagai contoh, susu hanya bisa dipenuhi oleh produksi lokal, tidak jauh dari 30 persen dari total kebutuhan. Sedangkan sisanya diimpor dari Australia dan negara lainnya.
Begitu pun hasil peternakan, seperti daging sapi. Jika sudah demikian, muncul pertanyaan. Bagaimana dengan kebesaran pendudukan Indonesia yang konon mampuh melakukan swasembada pangan? Setiap daerah, dalam laporan akhir tahunnya, selalu menyebutkan mengalami surplus beras dan kebutuhan pokok lainnya. Betapa hebatnya, laporan itu. Artinya, rakyat Indonesia tidak pernah kekurangan sandang pangan bahkan mungkin papan.
Namun selalu kita dengar isakan mereka tentang kemiskinan yang meraja lela. Penganggur setiap tahun bertambah, kendati dalam laporan angkanya dapat diturunkan. Lapangan pekerjaan terus bertambah baik di sektor riil dan jasa. Tapi ketika ada bursa lowongan kerja di buka lebar-lebar, yang datang bukan ratusan tapi ribuan. Begitu pun dengan terjadinya migrasi dan urbanisasi dari desa ke kota, setiap tahun tidak pernah berkurang.
Sampai-sampai Ibu kota Indonesia (Jakarta) sesak oleh pendatang. Begitu sesaknya, Pemrov DKI menerapkan aturan tidak manusia. Merajia KTP, dan melakukan deportasi kepada masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang pun tidak pernah kapok diperlakukan seperti itu, bagaikan sudah tidak memiliki lagi hati dan harga diri. Setiap hari di layar kaca, kita saksikan pedagang-pedagang di gusur (bahasa pemerintah ditertibkan).
Bukan kah sama halnya bahwa hak dasar sebagai warga negara Indonesia untuk memeroleh penghidupan yang layak dan aman tidak berhasil diterapkan oleh pemimpin Bangsa Indonesia. Tidak saja pemimpin yang sekarang. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibi, Gusdur, dan Megawati. Semuanya tidak mampu memberikan peningkatan ekonomi secara signifikan. Betapa sedihnya ketika terjadi hiruk pikuk di gedung DPR/MPR yang konon refresentatif rakyat Indonesia.
Setiap tahun menghasilkan undang-undang, tapi apa hasilnya bagi rakyat yang terus digerus kemiskinan karena susahnya memeroleh penghasilan sepadan dengan kebutuhan. Bagaimana, mereka tidak menjerit terhimpit kemiskinan, harga-harga sudah tidak berlebel rupiah lagi tapi dolar Amerika. Ketika kita belanja, tentu menggunakan rupiah. Tapi, di balik itu, jumlah harga yang disodorkan sama senilai dengan harga dolar.
Contoh tidak sederhana, kebutuhan ondoerdil kendaraan setiap melonjak-lonjak dengan alasan dolar. Begitu pun dengan barang elektronik. Jika sudah demikian, tahun mendatang seluruh barang akan dibandrol dengan dolar. Artinya, penjajahan terhadap rakyat Indonesia tidak pernah berakhir. Namun tidak kasat mata, ibarat kita membaca komik, semuanya terasa hitam putih. Tokoh antagonis dan protagonisnya jelas. Begitu pun bidang ekonomi tokoh kapitaslis, sosialis telah menghancurkan sisi kemanusiaan rakyat Indonesia dari segala aspek.****
